chat

Mengulas Pasal Penistaan Agama yang Disangkakan ke Ahok

BARESKRIM Polri pada hari Rabu (16/11) lalu menyampaikan kesimpulan hasil gelar perkara penyelidikan terhadap kasus dugaan penistaan agam...

BARESKRIM Polri pada hari Rabu (16/11) lalu menyampaikan kesimpulan hasil gelar perkara penyelidikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Kesimpulan hasil gelar perkara kasus penistaan agama ini menetapkan Ahok sebagai tersangka dan menetapkan agar kasus itu diteruskan ke pengadilan.

Pasal yang disangkakan kepada Ahok adalah Pasal 156 a KUHP Jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 156 a KUHP menyatakan dipidana dengan pidana penjara selama-limanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan Pasal 28 ayat 2 UU ITE menyatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ada pendapat yang menyatakan, penggunaan Pasal 28 ayat 2 UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE tidak tepat dikenakan kepada Ahok. Pertama, yang menyebabkan pernyataan itu tersebar di internet bukan Ahok, melainkan Pemprov DKI karena video tersebut berasal dari pemprov DKI. Penerapan pasal tersebut justru lebih tepat dikenakan kepada orang-orang yang pertama kali menyebarkan video tersebut, yakni orang yang pertama mengunggah dan orang yang pertama kali menyebarkan. 


 Sementara penggunaan Pasal 156a KUHP, ada yang memandang sejak awal juga tidak tepat. Hal ini disebabkan, salah satu unsur tindak pidana, yaitu unsut niat, tidak ada dalam perbincangan Ahok di Kepulauan Seribu, sehingga semestinya tidak perlu ada penetapan tersangka.

Dengan demikian, pandangan ini menyatakan, kasus ini tidak tepat ditujukan kepada Ahok dan Penmprov DKI Jakarta karena tidak ada niat jahat. Sebab aktifitas mengunggah video kegiatan gubernur ke media sosial pun bukanlah tindakan yang memiliki niat jahat.

Pemda DKI berupaya agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Gubernurnya itu bisa dilihat semua orang, ya caranya melalui video itu direkam kemudian diunggah ke Internet.

Penerapan Pasal 156 a KUHP dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE sebenarnya sama, yakni perlu memperhatikan adanya mens rea.
Mens rea adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan actus reus yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlawful act), mens rea mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.

Pasal 28 ayat 2 UU ITE fokusnya adalah menggunakan sarana telekomunikasi, sehingga perlu diperhatikan apakah Pemprov DKI mengunggah video gubernurnya sendiri atas nama Pemprov DKI dengan disertai niat jahat. Niat jahat itu tidak mungkin, yang paling mungkin justru adalah yang kemudian menyebarluaskan video tersebut. 


Sementara, untuk tindakan yang menyebarkan video tersebut dengan niat jahat sebagai niat memprovokasi tidak bisa digolongkan sebagai tindakan penodaan agama melainkan penyebaran kebencian. Pasal 28 ayat 2 UU ITE konteksnya agak umum, tidak hanya penodaan agama. 


Dalam konteks KUHP terdapat perbedaan antara penodaan agama dan penyebaran kebencian. Bila yang menyebarkan video itu kemudian menambahi kalimat yang bernada penyebaran kebencian terhadap kelompok lain, itu yang seharusnya dihukum. 


Pendapat lain mengatakan, penetapan status tersangka atas Basuki Tjahaya Purnama dalam kasus dugaan penodaan agama adalah preseden buruk bagi promosi pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia karena penegakan hukum atas dugaan penodaan agama tidak sepenuhnya dijalankan dengan mematuhi prinsip due process of law.

Penggunaan Pasal 156a KUHP jo Pasal 28 (1) UU 11/2008 tentang ITE, di tengah kontestasi politik Pilkada DKI, menegaskan bahwa Basuki terjebak pada praktik politisasi identitas yang didesain oleh kelompok-kelompok tertentu. 


Namun demikian, sebagai sebuah negara demokrasi, apa pun keputusan Polri adalah produk institusi penegak hukum yang harus diapresiasi dan dihormati apalagi telah dilakukan secara terbuka dan akuntabel. (hol)

COMMENTS

Name

hukum infobudaya kilasdunia nusantara selingan ulasan
false
ltr
item
APAKABAR: Mengulas Pasal Penistaan Agama yang Disangkakan ke Ahok
Mengulas Pasal Penistaan Agama yang Disangkakan ke Ahok
https://4.bp.blogspot.com/-6C7yxt4bYLE/WD49rQ5SLEI/AAAAAAAAAcU/ZB_tmNGXyFMfrPFnsLOV17XK7ShLiQwewCLcB/s320/Basuki-Ahok.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-6C7yxt4bYLE/WD49rQ5SLEI/AAAAAAAAAcU/ZB_tmNGXyFMfrPFnsLOV17XK7ShLiQwewCLcB/s72-c/Basuki-Ahok.jpg
APAKABAR
http://www.apakabar.web.id/2016/11/mengulas-pasal-penistaan-agama-yang.html
http://www.apakabar.web.id/
http://www.apakabar.web.id/
http://www.apakabar.web.id/2016/11/mengulas-pasal-penistaan-agama-yang.html
true
4922267385818778863
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy